Tiga Sumber Pembiayaan Pensiun Dini PLTU Selain APBN

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyatakan akan mendanai program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 Tahun 2003 tentang Pemberian Dukungan Fiskal melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan dalam rangka Percepat Transisi Energi dan Ketenagalistrikan. 

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah bisa segera mengimplementasikan pajak karbon untuk mendapatkan sumber pendapatan transisi energi termasuk pensiun dini PLTU batu bara. 

“Regulasi pajak karbon sudah ada, jadi tinggal di eksekusi secepatnya,” ujar Bhima melalui keterangan tertulis, dikutip Senin (23/10). 

Bhima mengatakan, pemerintah juga bisa mengurangi berbagai insentif pajak untuk sektor berbasis fosil. Dengan demikian, tercipta ruang fiskal yang lebih lebar untuk pendanaan transisi energi, termasuk pensiun dini PLTU.

Selain APBN, terdapat sejumlah instrumen lain yang bisa membiayai pensiun dini PLTU  yaitu:

1. Skema swap for coal retirement

Skema ini yaitu menukar pembayaran utang dengan penutupan PLTU batubara. 

“Pemerintah juga bisa dengan cara debt cancellation yang bisa didorong ke negara maju G-7 sehingga pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk melakukan transisi energi secara cepat,” kata Bhima. 

2. Pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Energy Transition Mechanism (ETM)

Bhima mengatakan, proses pendanaan dalam JETP (Just Energy Transition Partnership) dan ETM, bisa segera direalisasikan. Namun, dia berharap bentuk pendanaan bagi Indonesia dari berbagai negara dan lembaga multilateral lebih banyak berbentuk hibah dibandingkan pinjaman.

3. Investasi

Pemerintah aktif meraih investasi luar negeri untuk menggarap proyek transisi energi di Indonesia. Baru-baru ini, pemerintah memfasilitasi investasi Cina untuk menggarap proyek energi bersih di Indonesia.

Pembiayaan Perlu Disaring

Disisi lain, Bhima meminta pemerintah untuk selektif dan mempertimbangkan secara matang bentuk kerja sama pendanaan transisi energi agar tidak terjebak pada impor teknologi yang mahal dan belum terbukti seperti Teknologi Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS). Sejumlah solusi juga tetap memperpanjang usia PLTU batubara seperti  co-firing dan biomassa.

“Tugas dari platform menyaring mana bentuk pendanaan yang paling terbaik bagi konteks Indonesia,” kata dia.